Home / Berita Perpustakaan / Deskripsi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

Deskripsi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

Deskripsi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Malaka (Studi Kasus di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur)

A. Latar Belakang

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah (Koswara, 1998).
Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.
Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Warsito Utomo,1997). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota
Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa:
(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah. (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan..

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh paraturan perundangan yang berlaku.
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat ditelusuri dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 18 mulai ramai diperdebatkan. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah.
Kajian terhadap isi undang-undang yang pernah dipergunakan untuk mengatur pemerintahan daerah tetap saja menarik perhatian berbagai kalangan serta membuka peluang terjadinya perdebatan. Sampai saat ini sudah enam kali diadakan perubahan dan penyempurnaan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang sedang diimplementasikan. Materi perdebatan dalam Undang-undang Otonomi Daerah berada pada segi yang esensial, yaitu mengenai seberapa besar Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangannya kepada daerah otonom (Yudoyono, 2001).
Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002) memiliki ciri-ciri:
(1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini total daerah kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 410, terdiri dari 324 daerah kabupaten dan 86 daerah kota (Kompas, 28 Januari 2003).
Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk mengajukan pemekaran daerah Kabupaten Malaka yang wilayahnya terdiri dari empat kecamatan. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Belu untuk pemekaran daerah Kabupaten Malaka dari kabupaten Belu saat ini adalah, pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (UU No. 32 Tahun 2004 dan PP 129 Tahun 2000) memberikan kemungkinan untuk dilakukannya pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Kedua, pemekaran Kabupaten Belu menjadi beberapa daerah otonom baru yakni Kabupaten Induk (Malaka), dipandang akan membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, dengan semakin sedikitnya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa pelayanan publik. Keempat, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan besar yang menghadang pembentukan Kabupaten Malaka sebagai daerah otonom adalah masalah kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya infrastruktur perkotaan. Kuatnya aspirasi masyarakat Malaka untuk mengangkat Malaka menjadi suatu daerah yang otonom telah menjadi alasan utama bagi pemerintah kabupaten Belu untuk mewujudkan Pembentukkan Kabupaten Malaka. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Belu dan Panitia Pembentukan Kabupaten Malaka (PPKM), yang terus memperjuangkan dalam agenda pembahasan Pemerintah dan DPR RI agar Malaka dapat disahkan menjadi daerah otonom (Kabupaten Malaka menjadi bagian wilayah Hasil Pemekaran dari Kabupaten Belu).
Masalah kelayakan Malaka menjadi suatu daerah kabupaten yang mempunyai otonomi penyelenggaraan pemerintahan hingga kini masih menjadi pertanyaan besar mengingat potensi yang dimiliki yang sangat minim untuk berdiri sendiri sebagai suatu daerah kabupaten otonom. Berdasarkan data yang ada, kontribusi 5 Kecamatan dari Calon pembentuk wilayah kabupaten Malaka pada PAD Kabupaten Belu sebesar Rp. ¦¦..,- Dengan penerimaan PAD 5 Kecamatan sekarang ini yang hanya mencapai angka tersebut, merupakan suatu tantangan bagi Pemekaran Kabupaten Malaka dari Kabupaten Belu sebagai daerah yang baru terbentuk untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah otonom.
Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diperkirakan bahwa kemampuan ekonomi dan finansial daerah masih sangat minim. Upaya pendanaan yang diharapkan untuk membantu pembiayaan pembangunan Kabupaten Malaka yaitu berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam berbagai bentuknya. Hal inilah yang kemudian menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Malaka untuk menutupi berbagai kekurangan dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensinya adalah makin menipisnya biaya untuk melakukan investasi dan pembangunan prasarana lainnya, apabila kelak menjadi daerah otonom Kabupaten Malaka.
Melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Malaka, pemerintah harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada terutama dalam memanfaatkan potensi pertanian,perkebunan dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah. Sementara itu, sektor pariwisata diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Malaka.
Sekarang ini menarik untuk dikaji mengapa dan bagaimana sehingga Kabupaten Malaka dapat disahkan sehingga menjadi suatu daerah kota yang otonom. Dari segi persyaratan kemampuan ekonomi dan finansial seperti diuraikan sebelumnya nampaknya Kabupaten Malaka layak untuk menjadi suatu daerah otonom, tetapi mengapa sampai saat ini pemekaran kabupaten Malaka dari wilayah kabupaten Belu belum lulus ujian dan diundangkan sebagai suatu Kabupaten yang memiliki status otonom?. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Deskripsi Factor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Malaka (Studi Kasus Di Kabupaten Belu).

B. Rumusan Masalah
Berpedoman pada latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Factor-Faktor Apa Saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Malaka ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Mendeskripsikan seberapa jauh tingkat kapasitas aparatur desa dalam merumukan peraturan desa.
D. Kegunaan Penelitian
Informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.
1. Akademis
¢ Melalui penelitian ini, diharapkan akan didapat pemahaman secara teoritis tentang pembentukan daerah otonom pasca diterapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
¢ Untuk memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan kelayakan pembentukan suatu daerah otonom.
2. Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya untuk pembentukkan Kabupaten Malaka.

Sebagai bahan rujukan kepada pihak yang berkepentingan guna melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Deskripsi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Malaka (Studi Kasus di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur)

A. Latar Belakang

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah (Koswara, 1998).
Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.
Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Warsito Utomo,1997). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota
Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa:
(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah. (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan..

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh paraturan perundangan yang berlaku.
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat ditelusuri dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 18 mulai ramai diperdebatkan. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah.
Kajian terhadap isi undang-undang yang pernah dipergunakan untuk mengatur pemerintahan daerah tetap saja menarik perhatian berbagai kalangan serta membuka peluang terjadinya perdebatan. Sampai saat ini sudah enam kali diadakan perubahan dan penyempurnaan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang sedang diimplementasikan. Materi perdebatan dalam Undang-undang Otonomi Daerah berada pada segi yang esensial, yaitu mengenai seberapa besar Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangannya kepada daerah otonom (Yudoyono, 2001).
Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002) memiliki ciri-ciri:
(1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini total daerah kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 410, terdiri dari 324 daerah kabupaten dan 86 daerah kota (Kompas, 28 Januari 2003).
Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk mengajukan pemekaran daerah Kabupaten Malaka yang wilayahnya terdiri dari empat kecamatan. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Belu untuk pemekaran daerah Kabupaten Malaka dari kabupaten Belu saat ini adalah, pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (UU No. 32 Tahun 2004 dan PP 129 Tahun 2000) memberikan kemungkinan untuk dilakukannya pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Kedua, pemekaran Kabupaten Belu menjadi beberapa daerah otonom baru yakni Kabupaten Induk (Malaka), dipandang akan membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, dengan semakin sedikitnya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa pelayanan publik. Keempat, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan besar yang menghadang pembentukan Kabupaten Malaka sebagai daerah otonom adalah masalah kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya infrastruktur perkotaan. Kuatnya aspirasi masyarakat Malaka untuk mengangkat Malaka menjadi suatu daerah yang otonom telah menjadi alasan utama bagi pemerintah kabupaten Belu untuk mewujudkan Pembentukkan Kabupaten Malaka. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Belu dan Panitia Pembentukan Kabupaten Malaka (PPKM), yang terus memperjuangkan dalam agenda pembahasan Pemerintah dan DPR RI agar Malaka dapat disahkan menjadi daerah otonom (Kabupaten Malaka menjadi bagian wilayah Hasil Pemekaran dari Kabupaten Belu).
Masalah kelayakan Malaka menjadi suatu daerah kabupaten yang mempunyai otonomi penyelenggaraan pemerintahan hingga kini masih menjadi pertanyaan besar mengingat potensi yang dimiliki yang sangat minim untuk berdiri sendiri sebagai suatu daerah kabupaten otonom. Berdasarkan data yang ada, kontribusi 5 Kecamatan dari Calon pembentuk wilayah kabupaten Malaka pada PAD Kabupaten Belu sebesar Rp. ¦¦..,- Dengan penerimaan PAD 5 Kecamatan sekarang ini yang hanya mencapai angka tersebut, merupakan suatu tantangan bagi Pemekaran Kabupaten Malaka dari Kabupaten Belu sebagai daerah yang baru terbentuk untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah otonom.
Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diperkirakan bahwa kemampuan ekonomi dan finansial daerah masih sangat minim. Upaya pendanaan yang diharapkan untuk membantu pembiayaan pembangunan Kabupaten Malaka yaitu berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam berbagai bentuknya. Hal inilah yang kemudian menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Malaka untuk menutupi berbagai kekurangan dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensinya adalah makin menipisnya biaya untuk melakukan investasi dan pembangunan prasarana lainnya, apabila kelak menjadi daerah otonom Kabupaten Malaka.
Melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Malaka, pemerintah harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada terutama dalam memanfaatkan potensi pertanian,perkebunan dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah. Sementara itu, sektor pariwisata diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Malaka.
Sekarang ini menarik untuk dikaji mengapa dan bagaimana sehingga Kabupaten Malaka dapat disahkan sehingga menjadi suatu daerah kota yang otonom. Dari segi persyaratan kemampuan ekonomi dan finansial seperti diuraikan sebelumnya nampaknya Kabupaten Malaka layak untuk menjadi suatu daerah otonom, tetapi mengapa sampai saat ini pemekaran kabupaten Malaka dari wilayah kabupaten Belu belum lulus ujian dan diundangkan sebagai suatu Kabupaten yang memiliki status otonom?. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Deskripsi Factor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Malaka (Studi Kasus Di Kabupaten Belu).

B. Rumusan Masalah
Berpedoman pada latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Factor-Faktor Apa Saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Malaka ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Mendeskripsikan seberapa jauh tingkat kapasitas aparatur desa dalam merumukan peraturan desa.
D. Kegunaan Penelitian
Informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.
1. Akademis
¢ Melalui penelitian ini, diharapkan akan didapat pemahaman secara teoritis tentang pembentukan daerah otonom pasca diterapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
¢ Untuk memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan kelayakan pembentukan suatu daerah otonom.
2. Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya untuk pembentukkan Kabupaten Malaka.

Sebagai bahan rujukan kepada pihak yang berkepentingan guna melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Masukkan nama & email Anda untuk berlangganan artikel

Kata Kunci Penelusuran:

faktor pendukung ekonomi publik, faktor penghambat pariwisata di indonesia, salah satu faktor penghambat pariwisata di indonesia

About Irenius Bodo

loving being my self

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


two − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Baca Jugaclose