Home / Artikel Perpustakaan / Lika-Liku Puskurbuk Tersandung Buku

Lika-Liku Puskurbuk Tersandung Buku

Dalam tiga bulan terakhir, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah tersandung dua kasus buku pengayaan dalam pengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK).

Januari lalu, ditemukan seri buku “Lebih Dekat dengan SBY” di daerah Tegal. Seri ini memuat sepuluh judul buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang materinya cenderung pencitraan orang nomor satu di Indonesia itu.

Puskurbuk pun angkat bicara. Menurut Kepala Puskurbuk Diah Harianti, buku-buku tersebut telah lolos penilaian mereka pada 2009 lalu. Ketika itu nama lembaga tersebut masih Pusat Perbukuan (Pusbuk). Empat di antara kesepuluh judul tersebut bahkan mendapat bintang tiga, atau predikat sangat bagus.

Diah menyatakan, penilaian atas buku-buku tersebut dilakukan berdasarkan permintaan penerbit yang menginginkan buku mereka bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah. Prosesnya melibatkan tim independen yang kompeten dalam bidangnya.

Bulan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di Komisi X DPR RI meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengkaji ulang ratusan judul buku pengayaan di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Pasalnya, buku-buku tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2010 terutama berkaitan dengan susunan buku lengkap meliputi halaman pendahulu (preliminary pages), halaman isi (konten/naskah) dan halaman penyudah (end matter/back matter), daftar pustaka dan glossary (daftar istilah).

Hasil penelitian yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) pekan lalu itu juga memuat enam judul buku yang tidak lulus penilaian oleh Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendiknas, tetapi pada bagian cover belakang menyatakan lolos Pusbuk.

Menurut wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi dari PDIP, terdapat pula enam judul buku yang lulus penilaian oleh Pusbuk Kemendiknas tetapi tidak diklasifikasi masuk sebagai buku pengayaan atau referensi tetapi tetap dipakai sebagai buku pengayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan 2010. Tak hanya itu, empat buku jumlah halamannya di bawah 48 halaman. Padahal, sesuai ketentuan Unesco, buku dengan jumlah halaman seminim itu tidak layak dipakai.

Penemuan FPDIP ini juga menyatakan, hampir seluruhnya tidak mencantumkan daftar riwayat hidup dan kompetensi keilmuan penulis sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan atas isi atau materi buku. Ada pula buku yang penulisnya tidak mempunyai kompetensi berkaitan dengan isi atau materi buku yang ditulis.

Jika ditotal, maka persentase buku yang tidak memenuhi syarat teknis dan standar fisik DAK bidang pendidikan 2010 mencapai 33 persen.

Sandungan ini memperlihatkan, fungsi Pusbuk sebagai lembaga ‘sensor’ dunia perbukuan di dunia pendidikan Indonesia belum maksimal. Menurut anggota Komisi X DPR RI dari FPDIP, Tubagus Deddy Gumelar, beredarnya banyak buku yang tidak memenuhi persyaratan teknis perbukuan itu bukan semata-mata kesalahan penulis atau penerbit. Dia menilai, mekanisme kerja Pusbuk harusnya lebih rapi dan menunjukkan perannya sebagai lembaga sensor.

Deddy menambahkan, temuan tersebut baru sebatas masalah teknis, fraksinya masih akan mengkaji konten buku-buku yang bermasalah itu. Dia mencontohkan, salah satu buku mencantumkan, Timor-Timur lepas dari kesatuan Republik Indonesia (RI) pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Padahal, pemerintahan BJ Habibie-lah yang melepas Timor-Timur dari wilayah Indonesia.

Dia pun mendesak Mendiknas memeriksa ulang buku-buku yang bermasalah itu, dan menekankan fungsi Pusbuk sebagai lembaga sensor yang kredibel.

Kepala Puskurbuk Kemendiknas Diah Harianti menjelaskan, ada empat komponen kelayakan yang digunakan dalam menilai suatu buku, yakni materi, penyajian, bahasa, dan grafika. Buku dinyatakan tidak akan lolos seleksi jika nilainya kurang dari 100. Buku dengan nilai 100-122 lulus seleksi dengan kategori cukup dan diberi bintang satu. Bintang dua dan predikat bagus diberikan ke buku dengan nilai 122-140. Buku dengan skor di atas 140 berhak menyandang predikat sangat bagus dan mendapat bintang tiga.

Buku-buku yang lolos penilaian lantas dimasukkan ke dalam daftar buku yang bisa dipilih sekolah untuk mereka beli. Saat ini ada 807 judul buku yang bisa dipilih sekolah. Pemilihan judul buku ini murni kewenangan sekolah, Puskurbuk hanya menyediakan daftarnya.

Diah menegaskan, kewenangan Puskurbuk hanya pada penilaian buku yang diajukan penerbit. Buku-buku dengan beragam tema ini biasanya diajukan untuk dijadikan buku pengayaan di sekolah-sekolah. Dia mengklaim, dari tahun ke tahun, permintaan penilaian buku dari penerbit  meningkat. Karena keterbatasan anggaran untuk mendatangkan ahli pemeriksa, Pusbuk pun menetapkan tema tertentu yang menjadi prioritas penilaian tiap tahunnya.

Masukkan nama & email Anda untuk berlangganan artikel

About Pemustaka

Dengan senang hati kami akan menerima kiriman artikel anda. Anda bebas mengirim artikel, baik itu berupa Cerpen, Dongeng, Review, Informasi Lowongan Kerja, Promosi Perpustakaan, Catatan Harian dan lain-lain. Kirim ke : admin@pemustaka.com

One comment

  1. pusbuk memang harus lebih selektif, independen dalam melakukan control, berpihak pada ide-ide kreatif inovatif, enyah dari politis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


nine × = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Baca Jugaclose