Home / Artikel Perpustakaan / Peran Pemerintah Mengembangkan Perpustakaan

Peran Pemerintah Mengembangkan Perpustakaan

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa dinilai dari kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut. Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang memadai dengan pengelolaan yang serius dan sistematis. Bidang pendidikan Indonesia mengalami ketertingalan dari negara-negara lain. Sebagai ilustrasi, meskipun masih serumpun dan dengan latar belakang sosiologis yang sama, Indonesia masih kalah maju dengan Malaysia. Jika sekitar tahun 1970-an Malaysia masih mengimpor guru dari Indonesia untuk mendukung pengembangan SDM disana, sekarang warga Indonesia beramai-ramai mencari ilmu ke negeri Malaysia.

Untuk mengejar ketertinggalan ini dibutuhkan suatu perubahan yang drastis dengan menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif guna terciptanya masyarakat belajar (learning society). Dalam hal ini kita patut belajar kepada bangsa Jepang dimana dengan keterbatasan sumber daya alamnya, mereka dapat menjadi negara maju di wilayah Asia dan mampu mensejajarkan diri dengan negara adidaya yaitu Amerika Serikat dibidang teknologi. Ini semua tidak terlepas dari upaya pemerintah tersebut yang secara sistematis berhasil mencetak tenaga kerja dengan semangat, motivasi, dan watak yang gigih bagi pembangunan. Salah satunya dengan program pemberantasan buta huruf dan buta teknologi serta pengembangan perpustakaan guna meningkatkan etos kerja yang dicanangkan pemerintah Jepang pada tahun 1945. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, bagaimana peran pemerintah mengembangkan perpustakaan?

Arti Penting Perpustakan

Bila merujuk pada pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan. Maka, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perpustakaan sehingga pada saatnya nanti peran perpustakaan sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan dapat terpenuhi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekrerasi para pemustaka.

Melihat arti perpustakaan tersebut, tentu kita layak mengatakan bahwa kehadiran sebuah perpustakaan sangat penting. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis perpustakaan seperti, Perpustakaan Nasional, Perpustakan Umum Daerah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Khusus. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa.

Perpustakaan memainkan peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberikan kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan bahkan dilembaga-lembaga ilmiah, perpustakaan dianggap sebagai jantung kehidupan. Sebab paling tidak ada dua keuntungan penting yang diperoleh yakni: pertama, tersedianya informasi dan data yang akurat bagi proses pengambilan keputusan serta perencanaan dan kedua, para staf dapat menyegarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni dan diasuhnya.

Fungsi dan Tujuan Perpustakaan

Pada dasarnya fungsi perpustakaan sendiri tidak hanya sebagai tempat peminjaman buku semata tetapi juga berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Tentunya rekreasi yang dimaksud dapat diartikan pula sebagai tempat untuk mencari ilmu. Untuk itu pemerintah harus benar-benar menentukan lokasi yang tepat untuk mendirikan perpustakaan. Salah satunya, letak perpustakaan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tentunya bisa dibayangkan jika sebuah perpustakaan yang teah didirikan sulit dijangkau masyarakat tentunya pengunjung pun akan sedikit. Jadi, masalah lokasi dan masalah transportasi yang akan mendukung kelancaran akses menuju perpustakaan harus benar-benar diperhitungkan sebelumnya karena secara mendasar tidak semua masyarakat yang akan berkunjung ke perpustakaan memiliki kendaraan untuk mendukung mobilitas mereka sehari-hari.

Sekarang, mungkin masih ada di antara kita yang bertanya, sejauh manakah kebutuhan masyarakat akan keberadaan perpustakaan saat ini dan apakah benar kita hanya bisa mendapatkan informasi di perpustakaan atau tidak bisakah ditempat lain seperti menggunakan fasilitas internet?. Pada dasarnya kita bisa mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja seperti menggunakan fasilitas internet, siaran televisi, siaran radio, surat kabar, majalah, atau jurnal ilmiah. Namun, semua sumber informasi tersebut hanya bersifat sementara. Artinya ketika kita mengakses atau menerima informasi dari televisi atau radio yang kita lakukan hanya melihat dan mendengar saja begitu juga surat kabar, kita hanya sekedar membaca hal-hal yang penting saja setelah itu surat kabar tersebut menjadi alas tempat duduk, pembungkus makanan, atau hanya dibuang begitu saja. Begitu juga dengan menggunakan fasilitas internet mungkin kita hanya melihat informasi yang terbaru saja yang kita anggap penting tetapi jika kita berkunjung ke perpustakaan, bermacam-macam informasi bisa kita dapatklan mulai dari informasi yang sudah lama beredar atau yang baru. itulah salah satunya kelebihan perpustakaan.

Menurut Pasal 4 BAB I Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, tujuan utama perpustakaan yaitu dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator berdirinya perpustakaan di setiap daerah harus benar-benar dapat memberikan dukungan bagi keberadaan perpustakaan saat ini.

Payung Hukum Perpustakaan

Undang-Undang Perpustakaan adalah mutlak diperlukan karena berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di seluruh wilayah negara sebagai suatu sistem nasional. Sistem nasional perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Di dalam Undang-Undang Perpustakaan atau Sistem Nasional Perpustakaan yang merupakan landasan hukum tertinggi perpustakaan di Indonesia tersebut diatur tentang penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan serta pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang terbentuknya pemeratan layanan informasi kepada masyarakat menuju pendidikan seumur hidup yang diselenggarakan secara terprogram dan berkelanjutan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 BAB I Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 yaitu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban: menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, menjamin kelangsungan penyelenggaran, dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Minimnya Partisipasi Masyarakat

Perhatian masyarakat terhadap bidang perpustakan ini masih belum optimal. Ini terlihat dengan masih minimnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan guna memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Fakta tersebut tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita yakni: masih ada warga masyarakat yang buta aksara, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, rendahnya kualitas serta relevansi pendidikan, dan turunnya daya beli masyarakat akibat krisis global.

Faktor-Faktor Pendukung Minat Baca

Setidak-tidaknya ada tiga faktor mendasar yang dapat mempengaruhi minat baca anggota masyarakat, yaitu: Pertama, kebijakan pemerintah dalam pendidikan nasional termasuk di dalamnya kebijakan perbukuan nasional, tata niaga buku, sistem royalty dan perpajakan. Kedua, peran aktif masyarakat sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dalam memandang dan memberlakukan buku. Ketiga, peran keluarga dalam menumbuh kembangkan minat dan budaya baca dalam ruang lingkup terkecil.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam pembangunan seharusnya lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan layanan (peran pemerintah yang katalistik). Walaupun begitu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan budaya baca di lingkungan masyarakat, pemerintah seharusnya bisa mencanangkan program jam belajar masyarakat dimana warga usia sekolah harus berada di dalam rumah untuk belajar sejak jam 19.00-21.00. program ini pernah dilakukan Pemerintah Provinsi Yogyakarta pada tahun 1984 dan hanya dapat bertahan sekitar 5 tahun dikarenakan pergantian kepemimpinan pemerintahan yang menyebabkan program ini terbengkalai.

Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan saat ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaaatkan e-government dengan program strategis yang dicanangkan meliputi: penyediaan perangkat sistem informasi manajemen dalam rangkla mendukung pelayanan, penyediaan dan pembaharuan data sistem informasi manajemen, peningkatan pelayanan prima dan standar pelayanan minimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemantapanm sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

Adapun perlunya pengembangan perpustakaan di daerah antara lain: pertama, perlunya Program Perluasan Pelayanan Perpustakan sampai ke Kelurahan yaitu dengan cara menambah jumlah perpustakaan mobil yang dapat masuk ke desa-desa terpencil dan fasilitas perpustakaan desa dan kampung, kedua, perlunya pemerintah merangsang minat baca masyarakat, ketiga, perlunya melengkapi koleksi perpustakaan dengan buku-buku yang baru, walaupun dana yang dimilki sangat minim maka bisa dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah Tentang Karya Cetak dan Karya Rekam, dan keempat, perlunya peningkatan kualitas layanan perpustakaan, ini bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan serta mewujudkan digital library (perpustakaan digital) sebagai layanan bagai penggunan internet.

Selain itu, pemberantasan buta huruf sangat berkaitan erat dengan isu keadilan yang harus dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam konteks ini pada akhirnya pemerintah harus mampu menjamin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, dimana termasuk di dalamnya ketersediaan buku berkualitas yang murah dan dapat di-akses publik secara mudah.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya dituntut sebagai regulator, inisiator dan eksekutor tetapi mencakup pula peran dinamisator bagi terjaminnya perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan nasional.

Sebagai regulator, pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suatu kondisi yang positif dan sehat bagi para pembaca dengan tetap memberi kesempatan bagi berkembangnya industri perbukuan yang adil, transparan dan bertangggung jawab. Seperangkat peraturan yang mampu mengayomi semua kepentingan, terutama di satu sisi, kepentingan sosial bagi masyarakat, dan di sisi lain kepentingan ekonomi bagi para pengusaha. Keduanya harus bersinergi secara postif sehingga tercipta suatu keseimbangan dan keharmonisan dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencerdaskan bangsa.

Royalty yang memadai dan manusiawi, harus menjadi sebuah standar yang dapat diterima semua pihak sehingga dapat merangsang para penulis untuk menulis. Begitu juga insentif pengurangan pajak bagi buku-buku yang dianggap berkualitas dan mendasar harus menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Kebijakan semacam ini sedikit banyak akan membantu industri perbukuan nasional untuk dapat memproduksi buku secara masal sehingga hasilnya dapat dinikmati semua pihak.

Sebagai inisiator, pemerintah harus berada di garda terdepan dalam mendorong dan melakukan perubahan yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan secara nasional. Pemerintah harus mau mengambil inisiatif yang positif, bagi ketersediaan buku-buku bermutu dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini mencakup pula kewajiban pemerintah untuk mengambil inisiatif terhadap kemungkinan terjadinya kevakuman ketersediaan buku, akibat liberalisasi pasar maupun sebab lain diluar kendali pemerintah.

Sebagai eksekutor, pemerintah berkewajiban untuk menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan yang ada dengan semaksimal mungkin sehingga tercapai suatu korelasi yang positif dan nyata antara tataran kebijakan dengan realitas yang ada. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mendeteksi setiap bentuk penyimpangan yang kontra produktif sehingga pada akhir merugikan masyarakat pembaca.

Sebagai dinamisator, pemerintah harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana interaksi antara industri buku dengan pembaca buku berjalan seiring dalam sistem simbiotik mutualisme. Hubungan yang energik dan dinamis harus menjadi roh utama antara penulis, penerbit dan pembaca sehingga memungkinkan terciptanya sebuah ruang yang kondusif bagi tumbuh kembangnya minat baca masyarakat dengan ketersediaan buku yang layak, berkualitas dengan harganya terjangkau.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Perpustakaan:
Menyikapi Lahirnya UU Perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007)

Pengembangan perpustakaan setelah era otonomi daerah terbentur kepada kurangnya kesiapan berbagai pihak terutama di daerah dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan tatanan yang ada. Ditambah lagi belum adanya persepsi dan apresiasi yang sama terhadap perpustakaan dari pejabat di daerah serta karena adanya perbedaan kemampuan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah. Akibatnya belum ada keseragaman pengembangan dan pembinaan antara satu daerah/kota dengan yang lain. Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan alokasi anggaran, kegiatan pengembangan, pembinaan, pelestarian bahan pustaka, pelayanan perpustakaan, dan informasi kepada masyarakat. Termasuk kendala sumber daya manusia pengelola/tenaga perpustakaan. Seperti juga sudah sama dimaklumi bahwa selama ini apresiasi terhadap buku dan minat baca masyarakat Indonesia masih digolongkan rendah. Salah satunya ditandai dengan jumlah pengguna perpustakaan yang sangat kecil. Hal ini disebabkan karena waktu yang mereka miliki untuk membaca sangat sedikit dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja.

Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat membuat mereka tidak mempunyai kebiasaan membaca yang baik, sehingga mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam membaca dan menulis. Ironisnya lagi ternyata di kalangan perguruan tinggi masih sedikit yang mempunyai kebiasaan membaca yang baik dan kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki koleksi yang cukup memadai sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung di bidang pendidikan dan penelitian. Kebanyakan mahasiswa dan staf pengajar perguruan tinggi tidak mempunyai kebiasaan berkunjung ke perpustakaan. Hal ini seringkali disebabkan karena tanpa ke perpustakaanpun seorang mahasiswa dapat lulus mata kuliah tertentu tanpa harus bersusah payah mencari literatur di perpustakaan.

Minimnya jumlah perpustakaan dan kurang memadainya koleksi yang tersedia ikut menjadi penyebab rendahnya minat baca di perpustakaan. Selain itu rasio antara penerbit dan jumlah penduduk sangat tidak berimbang, ditambah lagi harga buku yang tidak terjangkau oleh sebagian besar rakyat juga ikut menjadi faktor penyebabnya. Jauh sebelumnya sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen untuk memajukan dan memberdayakan perpustakaan. Tidak kurang dari pemimpin atau mantan pemimpin negara kita sendiri seperti Presiden Soeharto mencanangkan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca 14 September 1996, Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Gerakan Membaca Nasional 12 Nopember 2003, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakaan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat17 Mei 2006.

Peraturan Perundang-Undangan tentang perpustakaan juga sudah pernah dibuat. Mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, SK Menteri, Instruksi Menteri, sampai kepada yang terakhir sekali disahkan yaitu Undang-undang Perpustakaan (UU No. 43/2007) – meskipun dianggap agak terlambat kehadirannya. Dalam hal ini Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu memiliki Undang-Undang Tentang Perpustakaan.

Setelah lahirnya Undang-undang tersebut barulah kelihatannya pemerintah benar-benar serius memperhatikan masalah perpustakaan. Masyarakat juga hendaknya turut berpartisipasi mendukungnya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perpustakaan harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak, baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna; dan juga terhadap segala aspek yang mendukung terselenggaranya sebuah perpustakaan. Tidak hanya terhadap peraturan perundangan (UU Perpustakaan) sebagai payung hukum penyelenggaraannya, tetapi juga terhadap tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) dan entiti perpustakaan itu sendiri.

Langkah dan Strategi

Pertama, reorientasi dan revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan dalam masyarakat terutama bagi pemerintah provinsi dan penyelenggara pemerintahan agar seluruh jajaran mulai dari pimpinan sampai kepada bawahan memiliki persepsi positif, apresiasi tinggi, dan paradigma baru terhadap perpustakaan. Untuk itu pemerintah sebagai stake holder (pemilik modal) harus benar-benar memegang komitmennya untuk mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan. Sebab citra/imej suatu institusi ini tidak hanya tercermin dari sikap dan perilaku pegawainya tetapi juga termasuk penampilan perpustakaan baik koleksi, pelayanan, ataupun fasilitas yang tersedia. Perpustakaan adalah bagian integral dari seluruh sistem keorganisasian suatu institusi, bukan merupakan bagian yang terpisah apalagi sebagai pelengkap. Menghapus paradigma lama yang beranggapan bahwa belanja untuk menambah koleksi, membeli buku, melengkapi fasilitas adalah tindakan konsumtif, membuang-buang duit. Sebab perpustakaan bukanlah lembaga untuk mendapatkan keuntungan material, bukan lembaga bisnis (profit oriented). Perpustakaan adalah lembaga investasi intelektual.

Kedua, membentuk, menata ulang, merenovasi, dan memodifikasi penyelenggaraan perpustakaan di masing-masing unit dengan merancang model perpustakaan masa depan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan namun tetap menyesuikan dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah/unit serta memperhatikan kebutuhan pemustaka (pengguna). Termasuk di dalamnya menetapkan dan menyepakati visi dan misi perpustakaan.

Ketiga, memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya perpustakaan secara efektif dan proporsional.

Keempat, meningkatkan keterampilan, keahlian, kualitas, dan kompetensi tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya.

Kelima, berusaha untuk mengetahui, memahami, dan mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perpustakaan (UU No. 43/2007) yang dimulai dari diri pribadi. Untuk kemudian melebarkannya ke kalangan terdekat, dan masyarakat luas.

Keenam, mengenalkan perpustakaan kepada pemustaka (pengguna) yang dimulai dari kalangan internal, kemudian kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan kesadaran akan besarnya manfaat yang dapat diperoleh atas keberadaan perpustakaan. Yang pada gilirannya akan menjadi suatu kebiasaan mengunjungi perpustakaan, bahkan menjadi gaya hidup seperti bebiasaan mengunjungi mall. Sebab perpustakaan juga mempunyai fungsi rekreasi.

Ketujuh, menampilkan citra atau image yang baik dan positif di tengah masyarakat pemakainya. Oleh karena itu bangunan, koleksi, serta fasilitas perpustakaan hendaknya representatif, memenuhi syarat atau paling tidak mendekati kriteria perpustakaan modern masa depan. Dengan demikian pelayanan akan serta merta menjadi lebih baik dan lebih luas/bervariasi.

Kedelapan, dengan meningkatnya pelayanan yang didapat oleh pemustaka, maka akan menimbulkan dan mempertinggi minat baca masyarakat dan apresiasi terhadap buku, pengarang, dan penulis sehingga akan mendorong seseorang untuk membiasakan budaya baca-tulis menggantikan (paling tidak melengkapi) budaya dengar-tonton-cakap yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan disahkannya Undang-undang Perpustakaan (UU no. 43/2007) sebagai payung hukum penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia diharapkan akan membangkitkan lagi kesadaran kita untuk lebih memperhatikan penyelenggaraan perpustakaan dan pemberdayaannya. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama berupaya agar perpustakaan di Indonesia menjadi berdaya sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi dan pengetahuan yang sebesar-besarnya.

Penulis: Mersel Peba

Riau

Masukkan nama & email Anda untuk berlangganan artikel

Kata Kunci Penelusuran:

materi fungsi pemerintah sebagai fasilitator

About Pemustaka

Dengan senang hati kami akan menerima kiriman artikel anda. Anda bebas mengirim artikel, baik itu berupa Cerpen, Dongeng, Review, Informasi Lowongan Kerja, Promosi Perpustakaan, Catatan Harian dan lain-lain. Kirim ke : admin@pemustaka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


seven − = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Baca Jugaclose